DPRD Kepri Usulkan Revisi MoU Nelayan Indonesia-Malaysia

Wahyu Wahyudin Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kepri. (Foto: Istimewa)

Dinamika Kepri | Tanjungpinang - Wahyu Wahyudin Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kepri, mendorong penguatan perlindungan bagi nelayan tradisional yang beroperasi di wilayah perbatasan.

​Ia menyuarakan langkah ini melalui dokumen kajian usulan revisi MoU, Indonesia Malaysia tentang perlindungan nelayan pesisir di wilayah perbatasan.

​Menurut Wahyu, instansi terkait perlu terus memperkuat perlindungan terhadap nelayan tradisional kedua negara, secara berkala.

​”Langkah ini penting untuk memberikan kepastian hukum, serta menjaga hubungan baik masyarakat pesisir kedua negara,” ujarnya, Sabtu (6/6/2026).

​Wahyu memaparkan, kedua negara berkomitmen mengurangi kriminalisasi nelayan tradisional, sejak menyepakati Common Guidelines penanganan nelayan oleh aparat maritim tahun 2012.

​Namun, Politisi PKS ini menyayangkan aparat penegak hukum laut negara tetangga masih sering menangkap nelayan dalam pelaksanaan di lapangan.

​”Aparat masih menangkap nelayan Indonesia yang secara tidak sengaja memasuki wilayah negara tetangga,” sebut Wahyu.

​Umumnya, keterbatasan alat navigasi kapal, faktor cuaca buruk, arus laut yang kuat, hingga kurangnya pemahaman nelayan memicu terjadinya pelanggaran batas maritim.

​Mayoritas nelayan masih menggunakan kapal berukuran kecil tanpa peralatan navigasi modern, serta sulit memahami letak batas maritim di sejumlah lokasi.

​”Aparat penegak hukum terkadang masih mengedepankan penangkapan dibandingkan pendekatan kemanusiaan,” tukasnya.

Sumber: (K5/hk)